"Ini yang saya kira harus diantisipasi, intinya adalah tadi kami berpesan bagaimana supaya pertama, koordinasi antara seluruh penyelenggara pemilu ini terutama KPU Bawaslu ini harus dijaga dengan baik. Jangan sampai mereka ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan yang diatur dalam Undang-undang itu, jadi memang harus ada komunikasi dan koordinasi yang intensif sehingga tidak ada saling over lapping, tidak ada saling mendiskreditkan dan segala macam," ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, di Medan, Sumatera Utara, Kamis, dilansir dari FB DPR-RI Jumat [6/10/23]
Doli, mengakui banyaknya peraturan-peraturan terkait pemilu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, merupakan keputusan untuk merespon pengaduan masyarakat. Salah satunya terkait dengan Putusan MA 24/2023 terkait 30 persen keterwakilan perempuan. Dan, Putusan MA 28/2023 terkait syarat masa jeda mantan terpidana pencabutan hak politik.
Sementara, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin menyatakan, bahwa pihaknya telah siap sedia menyelenggarakn pesta demokrasi di Provinsi Sumut. Adapun langkah yang saat ini tengah dilakukan adalah kegiatan verifikasi seluruh dokumen terkait dengan persyaratan calon sejak tanggal 4-18 Oktober 2023.
"Kami penyelenggara ini memang sudah disiapkan untuk melaksanakan segala ketentuan dengan segala peraturan yang ada, saya juga pernah jadi penyelenggara kabupaten kota jadi keadaan seperti itu bagi kami hal yang biasa, dan kami siap melaksanakan segala ketentuan peraturan itu,"ucapnya. [red]
