Komisi II DPRD Jabar : Refocussing Anggaran Harus Prioritaskan Pembangunan Ekonomi

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati

Bandung l linkbisnis.co.id - Komisi II DPRD Jawa Barat meminta kepada Gubernur dan TAPD melalui pimpinan DPRD Jabar agar dalam penenetuan refocussing anggaran tahun 2021 yang akan dan sedang berjalan menempatkan bidang pembangunan ekonomi di skala prioritas program yang harus diselamatkan.

“Bahkan seharusnya ditingkatkan, misalnya soal pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, pasar dan UMKM,” kata Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, dalam keterangan tertulisnya, Kamis [24/6/2021].

Begitupun dalam penyusunan postur belanja pada RAPBD 2022, pihaknya sampaikan ulang mengingat beberapa kali situasi sering melemahkan daya ingat soal betapa pentingnya pembangunan sektor perekonomian di Provinsi Jawa Barat ini untuk memberi jalan bagi upaya pembangunan ketahanan pangan masyarakat.

Sementara pada sektor pariwisata yang semakin lesu, lanjutnya, hendaknya semua stakeholder, terutama Gubernur harus memperhatikan semua pelaku usaha di sektor ini yang mengalami kesusahan berkepanjangan karena situasi pandemi.

“Program akselerasi dibutuhkan untuk ini bukan live service dan pencitraan media sosial saja,” ujar politikus PKB ini.

Menurutnya, pihaknya juga sudah mengajukan kepada Gubernur melalui Pimpinan DPRD soal pelaksanaan program penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Barat, terutama pada sektor pemulihan perekonomian atas nama PEN, juga sektor kesehatan masyarakat.

“Saya dikabari dari pimpinan bahwa pertanyaan dan permintaan keterangan sudah disampaikan oleh Pimpinan DPRD ke Gubernur dan kita sedang menunggu respon saudara Gubernur,” ungkapnya.

Situasi sekarang ini, kata politikus yang akrab disapa Rahmat Toleng, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari sejumlah tokoh masyarakat dan para aktivis kepada pihaknya, namun pihaknya taat prosedur karena semua hal telah disampaikan ke Pimpinan DPRD.

“Semoga dalam waktu dekat ada respon dari saudara Gubernur. Kami tidak menghendaki gerakan-gerakan masyarakat yang biasa disebut demo oleh para aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat kalau hanya untuk sekedar menunggu jawaban dan kebijakan yang fundamental dan terasa oleh masyarakat dalam situasi darurat ini,” tutupnya.

By : Djunaedy