Karawang l linkbisnis.co.id - Dampak pandemi Covid-19 telah memporakporandakan bidang pendidikan, untuk kembali belajar tatap muka kapan waktunya belum bisa diprediksi, peserta didik dan orang tua harus menerima sistem Pembelajaran Jarak Jauh [PJJ] atau pembelajaran melaui daring [online-red].
Sementara itu amanah undang-undang mengatakan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Menyikapi PJJ praktisi hukum Karawang, Asep Agustian, SH. MH. biasa dipanggil Asep Kuncir [Askun], angkat bicara sistem PJJ akan kehilangan akses sosial murid karena tidak adanya interaksi dengan rekan-rekannya di sekolah.
“Banyak anak merasa terkurung di rumah, kehilangan hak bermain, serta terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler.
“Jika dibiarkan dalam waktu lama, saya khawatir banyak anak yang frustasi,” bukan saja anak yang jadi korban, waktu orang tuanya pun ikut tersita. Orang tua ikut tertekan saat mendampingi anaknya dalam urusan PJJ.
“Sebelum berangkat bekerja, mereka disibukkan dengan urusan pelajaran harus memposting absen dengan pakaian seragam yang disesuaikan dengan seragam saat belajar normal, jelas hal itu telah menyita waktu kerja," ungkap Askun.
Ruwetnya lagi adalah dampak ekonomi karena dalam PJJ mereka harus membeli kuota agar bisa akses materi dalam PJJ. Jika rata-rata setiap anak habiskan Rp10.000 untuk beli kuota, maka jumlah siswa di kabupaten Karawang mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi bisa menelan ratusan miliar setiap bulannya.
“Ya rata-ratakan saja, kalau jumlah siswa di Karawang ada 500.000 orang dengan menghabiskan kuota Rp10.000 setiap harinya, maka bisa dihitung Rp10.000 x 500.000 siswa x 20 hari kerja = Rp.100 miliar setiap bulan penghasilan proveder seluler, ungkap Askun.
Askun mempertanyakan kemana uang ratusan miliar itu menguap. Pastinya yang sangat diuntungkan dalam kondisi seperti ini adalah provider kuota. Mereka dapat untung sangat besar, tetapi jangan dilupakan juga provider itu pastinya ada MoU dengan pihak terkait. “Nah apakah keuntungan provider itu mengalir juga ke Mendikbud, ya tinggal ditelisik saja,” imbuhnya.
Askun juga mempertanyakan bagaimana para guru yang sudah tersertifikasi bisa memenuhi kewajiban tatap mukanya minimal 24 jam dalam seminggu. Dalam kondisi seperti ini, Askun menyesalkan sikap diamnya Pemkab Karawang dan DPRD Karawang mencari solusi bagi warganya. Mereka diam tidak mencari terobosan mengurangi dampak psikis dan dampak ekonomi. “Kemana mereka dalam kondisi seperti ini, katanya mereka orang-orang pintar, tapi kok pada diam saja,” tandasnya.
Solusinya
Solusi polemik PJJ, gunakan saja skema seperti masuk kantor yang diterapkan dilingkungan Pemkab Karawang, sehari masuk lalu besoknya tidak masuk diterapkan juga di sekolah.
Dengan asumsi jika sekolah miliki 10 rombongan belajar [rombel] dan tiap rombelnya ada 40 siswa, maka bisa direkayasa kelompok A dengan jumlah masing-masing rombel 20 siswa masuk pada hari Senin.
Kemudian pada hari Selasa giliran kelompok B masuk dan kelompok A libur masuk sekolah tetapi belajar di rumah. “Untuk mengurangi bergerkumpulnya siswa, maka bisa direkayasa lagi, semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 tidak masuk serentak.
Misal kelas 1 masuk jam 07.00 WIB, kelas 2 masuk jam 08.00 WIB dan kelas 3 masuk jam 09.00 WIB. Jika masuknya tidak serentak, maka keluar sekolahnya pun tidak serentak sehingga kurangi anak-anak yang berkumpul,” sarannya.
Menurut Askun, dengan adanya waktu anak-anak masuk sekolah itu akan mengurangi dampak psikis mereka karena mereka ada interaksi dengan teman dan guru di sekolah.
“Anggaran beli kuota pun berkurang, sehingga bisa mengurangi beban orang tua siswa,” pungkasnya.
By : A3K
