 |
| Ilutrasi |
Jakarta l linkbisnis.co.id - Presiden Joko Widodo sudah mempertegas bahwa rencana pemindahan ibu kota akan direalisasikan. Anggaran untuk membangun ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.
Dikutip dari detikFinance, Uang itu merupakan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN tapi juga mengajak BUMN dan swasta.
Direktur Eksekutif Real Estate Indonesia (REI) Dhani Muttaqin mengatakan pemerintah harus memikirkan dengan cermat terkait pembiayaan itu. Menurutnya, struktur pembiayaan ibu kota baru akan sangat bergantung dari sektor swasta, baik melalui skema KPBU maupun investasi swasta.
Hal itu karena besarnya kebutuhan pembangunan IKN yang diproyeksikan mencapai Rp 466 triliun, atau hampir seperempat dari APBN per tahun.
"Pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran Rp 30,6 triliun untuk beberapa tahun, sehingga perlu keterlibatan swasta," ujarnya pada acara Citiestalk yang diadakan oleh Citieslab dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia di Jakarta, kemarin sore, Rabu (31/7/2019).
Dhani menjamin bahwa pihak swasta seperti para pengembang yang ada di REI bisa ikut membantu dalam pembangunan ibu kota. Apalagi para anggota REI sudah berpengalaman membangun area hunian besar berkonsep koya (township).
"Dari pengalaman swasta khususnya anggota REI yang sudah membangun hampir 33 kota baru (township) di seluruh Indonesia, maka tentu kami sangat siap untuk membantu pemerintah," ujar dia.
Lalu untuk mempercepat pembangunan, menurutnya pemerintah harus menguasai lebih dulu tanah di area ibu kota baru tersebut. Untuk penguasaan lahan bisa melalui lembaga yang ditunjuk negara.
Nah lembaga itu juga bisa mengatur apakah tanah-tanah tersebut dijual atau dikerjasamakan dengan swasta maupun investor sesuai dengan tata ruangnya.
"Terakhir, pembangunan IKN baru ini idealnya membutuhkan satu institusi atau lembaga khusus yang kuat yang mampu melakukan koordinasi lintas sektoral. Institusi ini bertugas untuk merencanakan ibu kota baru sekaligus juga bertindak sebagai master planning dan mencari investor," usul Dhani.
Salah satu contoh institusi tersebut adalah Iskandar Regional Development Authority, yang bertugas untuk merencanakan, mempromosikan,dan memfasilitasi pembangunan di Iskandar Malaysia.
Selain itu, menurutnya perlu dibentuk satu konsorsium baik yang bersifat lokal (antar pengembang nasional) yang memiliki pengalaman membangun kota baru, maupun konsorsium internasional melalui jaringan FIABCI.
Pemerintah diharapkan menyiapkan juga desain KPBU yang mempertimbangkan tukar guling dengan tetap memperhatikan prinsip value of money. Kemudian pembiayaan IKN dari APBN penting juga diatur khusus di dalam undang-undang sehingga ada kepastian pembiayaan dalam proyek yang bersifat multiyears
